Langkat – Komisi III DPR RI telah menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Institusi penegak hukum itu tidak berbentuk kementerian atau di bawah institusi lainnya. Penegasan ini, memperkuat sikap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak posisi Polri di bawah kementerian.
Pernyataan itu, disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membacakan kesimpulan rapat kerja bersama Kapolri dan para Kapolda se-Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026) kemarin.
Hal ini pun sejalan dengan dukungan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Langkat. Mulai dari akademisi, praktisi hukum, tokoh agama dan tokoh masyarakat pun memberikan dukungan penuh kepada Institusi Polri.
Karena, Polri saat ini dirasa sudah sesuai dengan amanat Reformasi tahun 1998. Diamana, hal tersebut dinilai sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam menghadapi tantantangan kamtibmas yang semakin kompleks.
“Kami Keluarga Besar MTSN 4 Langkat menyatakan bahwa, kami mendukung penuh untuk Polri tetap di bawah Presiden Langsung. Karena Polri merupakan amanat Reformasi yang harus tetap di bawah Presiden,” tutur elemen masyarakat dari unsur akademisi ini, Selasa (27/1/2026) sore.
Pada kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan harapannya agar Polri Semakin Jaya dan Tetap Jaya. Karena sejatinya, Polri hadir untuk masyarkat.
Elemen masyarakat lain juga menilai, posisi Polri sesuai amanat Reformasi 1998 bukanlah tanpa alasan. Hal tersebut diyakini dapat menghindari politik praktis jika Polri di bawah kementerian atau institusi lainnya.
Diketahui, Polri sendiri telah lama berada dibawah TNI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Polri pun resmi ‘bercerai’ dari ABRI ketika memasuki masa reformasi tahun 1998.
Karena itu, wacana mengembalikan Polri dibawah kementerian ataupun instutusi lain, merupakan suatu langkah mundur. Oleh karenanya, posisi Polri di bawah langsung Presiden sudah patut untuk tetap dipertahankan. (Ahmad)
