DPRD Sumut – Pengurus Asosisasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumut mengadu ke DPRD Senin (12/5/2025) pagi. Hal ini buntut dari pemecatan Kades Paluh Kurau Yusuf Batubara oleh Bupati Deli Serdang ALT.
Kehadiran APDESI Sumut dan beberapa pengurus APDESI dari beberapa kabupaten ini pun disambut hangat Pimpinan DPRD SUmut Ricky Anthony. Bahkan, politisi muda dari Partai NasDem ini kecewa atas kebijakan ALT memecat oknum kades tanpa alasan yang jelas.
Selain menyampaikan perihal pemecatan rekan mereka, APDESI Sumut juga menyampaikan aspirasi lainnya. Termasuk program-program positif jangka panjang di tingkat pedesaan.
Pengurus APDESI Sumut dan APDESI kabupaten lainnya bertemu dengan Pimpinan DPRD Sumut RIcky Anthony.
Menanggapi hal ini, Ricky menegaskan akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Karena menurutnya, pemberhentian kepala desa haruslah denga alasan yang jelas sesuai dengan aturan yang ada.
Jangan Suka-suka
“Kami akan segera tindaklanjuti. Pemberhentian kades juga harus merujuk pada Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Jadi, ya jangan suka-suka aja,” tegasnya.
Diinformasikan, Yusuf Batubara dipecat ALT usai Lebaran Idul Fitri 2025 yang lalu. Pemecatan ini dilakukan tanpa ada alasan yang jelas serta tanpa surat peringatan sebeleumnya. Bahkan, jauh dari pedoman yang tertuang dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengankatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Yusuf menilai, pemecatan dirinya terkesan dipolitisir. Karena, pada momen Pilkada lalu ia enggan berpihak ALT dan calon lainnya. Hal ini merupakan bentuk netralitasnya sebagai kepala desa untuk tidak terlibat politik.
Kasus Asusila
Ironisnya, ada oknum kades di sana yang terjerat kasus asusila, namun tidak ada pemecatan. Oknum kepala desa tersebut hanya diberhentikan sementara oleh ALT.
Pengurus APDESI Sumut dan APDESI kabupaten lainnya bertemu dengan Pimpinan DPRD Sumut RIcky Anthony.
Dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, jelas mengatur alasan pemberhentian seorang kades. Pada Pasal 8 menyebutkan, pemberhentian kades dapat terjadi karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.
Pada poin ke tiga dalam Permendagri ini, menjelaskan bahwa pemberhentian dapat terjadi karena berakhirnya masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan, atau berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut.
Seorang kades dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat, jika melanggar larangan sebagai kepala desa. Selain itu, adanya perubahan status desa, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Berpotensi Dimakzulkan
Faktanya, kebijakan dan keputusan ALT terkait hal ini pun sudah menjadi peperbincangan publik. Bahkan, ada sekelompok warga yang berorasi di DPRD Deli Serdang agar Yusuf Batubara kembali diaktifkan sebagai kepala desa.
Tentunya, jika kinerja kepala desa yang dipecat ALT tidak baik, dukugan pasti mengalir kepada bupati anyar ini. Bukan malah menimbulkan kegaduhan di kabupaten yang dipimpinnya.
Sementara, DPRD Deli Serdang juga sudah menegaskan poltensi pemkazulan terhadap ALT. Jika dalam pemecatan Yusuf Batubara terbukti melawan hukum atau melanggar Undang-undang. (Ahmad)
