Pencairan Dana BOS 2025, Plt Kadisdik Langkat Terbitkan Surat Penugasan Kasek

Kamis, 13 Februari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Langkat – Surat Keputusan (SK) Pelaksana Harian (Plh) kepala sekolah dikabarkan dicopot atau ditarik kembali oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat Robert Indra Ginting AP MSi. Hal ini dibantah Parlin, salah seorang staf di dinas ini yang dipercaya untuk menangani hal tersebut.

 

“Sejak awal November 2024 kemarin, sudah diajukan 80-an nama untuk diterbitkan SK Plh Kasek. Namun dievaluasi oleh pak Robert. Saat itu, K3S diperintahkan untuk membuat daftar nama-nama kasek di kecamatan masing-masing,” terang Parlin, Rabu (12/2/2025) sore.

 

Namun, arahan Robert seperti tak digubris K3S Kabupaten Langkat. Daftar nama yang diminta, tak kunjung diterima. Dampaknya, SK Plh para kasek pun terhambaat saat itu.

 

Pencairan Dana BOS

Seiring berjalannya waktu, Robert kemudian kembali memfasilitasi untuk mengambil kebijakan terkait hal tersebut. Para K3S dari masing-masing kecamatan dipanggil ke Disdik Langkat membahas penerbitan Surat Perintah Penugasan untuk para kasek.

 

“Pada 4 Februari 2025, pak Robert menandatangani 90 Surat Perintah Penugasan Kasek SD. Hal ini bertujuan agar para kasek bisa mencairkan dan BOS di masing-masing sekolah. Arahannya, hanya 1 bulan dana BOS yang dicairkan, bukan 6 bulan. Jadi, hal ini sudah disosialisasikan kepada K3S jauh hari sebelum penerbitan SK,” lanjutnya.

 

Terkait informasi adanya penarikan atau pencabutan SK itu, dipastikan Parlin hal tersebut tidaklah benar. Hingga saat ini, tak ada satupun Perintah Penugasan kasek dengan tanggal penerbitan 4 Februari 2025 yang dicabut.

 

Dugaan Pungli

Sementara, jika ada kasek yang mengaku SK Plh-nya ditarik atau dicabut, hal ini diduga adanya ‘permainan’ oknum tertentu yang mangambil keuntungan. Dimana, para kasek tersebut diduga sudah menyetor sejumlah uang untuk mendapatkan SK Plh di sekolah tertentu, pada November 2024 lalu.

 

Mereka merasa, SK Plh yang diiming-imingi oknum ‘nakal’ itu sudah diterbitkan Disdik Langkat. Namun nyatanya, pihak dinas baru menerbitkan Surat Perintah Penugasan tersebut pada 4 Februari 2024 dengan masa berlaku selama 3 bulan. (Ahmad)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sudah Lama Beroperasi, Dapur Penyulingan Minyak Mentah Ilegal Terbakar di Langkat
Korban Investasi Bodong, Warga Tanjung Pura Rugi Rp600 Juta
Pembunuh Sopir Taksi Online di Hamparan Perak Diciduk Tim Jatanras Polda Sumut, Kaki Ditembak
Ratusan Siswa di Karo Diduga Keracunan MBG, Mulut Gatal dan Sesak
Miris!!! Gaji Puluhan Relawan SPPG Pantai Gemi 5 Hari Tak Dibayar
Direktur RSU Tanjung Selamat Bungkam Soal Hak PKWT
Perkebunan Sawit di Kawasan Konservasi, BKSDA: Itu Ilegal
Heboh!!! Siswa SMP Muhammadiyah Stabat Temukan Salak Berulat di Menu MBG

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:02

Sudah Lama Beroperasi, Dapur Penyulingan Minyak Mentah Ilegal Terbakar di Langkat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 13:05

Korban Investasi Bodong, Warga Tanjung Pura Rugi Rp600 Juta

Jumat, 14 Agustus 2026 - 21:34

Pembunuh Sopir Taksi Online di Hamparan Perak Diciduk Tim Jatanras Polda Sumut, Kaki Ditembak

Jumat, 14 Agustus 2026 - 12:31

Ratusan Siswa di Karo Diduga Keracunan MBG, Mulut Gatal dan Sesak

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 19:36

Miris!!! Gaji Puluhan Relawan SPPG Pantai Gemi 5 Hari Tak Dibayar

Berita Terbaru