Tata Ulang 27 Ribu SPPG, BGN Hentikan Sementara Operasional MBG

Minggu, 19 Juli 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono.

Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono.

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menata ulang terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini, dilakukan menyusul penghentian sementara sejumlah kerja sama sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembenahan.

Hal itu seperti yang disampaikan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono. Ia menegaskan, penghentian sementara yang dialakukan, bukan berarti mengakhiri kerja sama secara permanen. Kebijkaan tersebut diambil, agar BGN memiliki waktu untuk memperbaiki tata kelola program.

“Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX DPR RI. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali,” kata Trenggono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Ia menrangkan, proses penataan mencakup sekitar 27 ribu SPPG yang akan diperiksa kembali. Hal ini untuk memastikan seluruhnya program berjalan sesuai standar yang ditetapkan BGN.

“Sejumlah 27.000 sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain seperti yang 3T ini, kemudian yang lainnya juga akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,” ucapnya.

Evaluasi juga akan menyasar SPPG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sehingga, pelaksanaan program MBG dapat berlangsung lebih optimal di seluruh daerah.

Di tengah proses pembenahan tersebut, BGN memastikan tetap membuka ruang komunikasi dengan para mitra. Namun, dialog akan dilakukan setelah proses penataan berjalan agar pembahasan dapat berlangsung lebih efektif.

“Jadi sekali lagi, tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik,” pungkas Trenggono. (Ah/Int)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Ini Alasan Dadan Hindayana Dicopot dari Jabatan Kepala BGN
Bentuk Tim Khusus terkait Pekerja Migran yang Tewas di Kapal Korsel, JAGA MARWAH Apresiasi Menteri P2MI
KPK Diminta Bertindak Tegas, Tahan Sekjen DPR Indra di Kasus Dugaan Korupsi Rumah Jabatan
Aminullah Siagian: Paksa Polri di Bawah Kementerian Sama dengan Melawan UUD
Tolak Polri di Bawah Kementerian, GP Al Washliyah Apresiasi DPR
Mahasiswa Tagih Ketegasan KPK, Kasus Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu Kembali Dipersoalkan
Praktik Penahanan Ijazah, Wamenaker Afriansyah Noor Terapkan SE Kemenaker No 5 Tahun 2025
Warga Sekitar PLTU Labuhan Angin ‘Kehilangan Laut’ dan Ruang Hidup

Berita Terkait

Minggu, 19 Juli 2026 - 18:26

Tata Ulang 27 Ribu SPPG, BGN Hentikan Sementara Operasional MBG

Rabu, 3 Juni 2026 - 17:16

Ini Alasan Dadan Hindayana Dicopot dari Jabatan Kepala BGN

Kamis, 5 Februari 2026 - 01:03

Bentuk Tim Khusus terkait Pekerja Migran yang Tewas di Kapal Korsel, JAGA MARWAH Apresiasi Menteri P2MI

Jumat, 30 Januari 2026 - 01:42

KPK Diminta Bertindak Tegas, Tahan Sekjen DPR Indra di Kasus Dugaan Korupsi Rumah Jabatan

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:08

Aminullah Siagian: Paksa Polri di Bawah Kementerian Sama dengan Melawan UUD

Berita Terbaru