Jakarta – Bakal Calon Presiden Anies Baswedan menganggap praktik korupsi di Indonesia sudah sangat serius dan harus diberantas. Anies mengaku punya jurus memberantas praktik korupsi di Indonesia.
Cara yang paling utama adalah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Menaikkan gaji PNS ini menurut Anies penting untuk menutupi celah praktik korupsi yang kecil-kecil.
“Yang ingin kami sampaikan di sini adalah memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah hal yang penting, dan korupsi perlu diberantas kembali. Kita tidak hanya perlu memperkuat KPK, itu bagus, tapi KPK hanya menangani kasus-kasus besar, kita perlu secara serius mengubah cara kita memberantas korupsi,” ungkap Anies dalam 11th US-Indonesia Investment Summit Mapping the Legacy, Navigating, the Future 24 Oktober 2023 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Menurut Anies, ada 3 sumber korupsi yang perlu diketahui. Pertama adalah korupsi terjadi karena ada kebutuhan. Kedua korupsi terjadi karena ada keserakahan, dan ketiga korupsi terjadi karena sistem.
Untuk aspek kebutuhan, Anies mencermati fenomena korupsi terjadi di badan/lembaga pemerintahan. Untuk hal ini, Anies bakal menaikkan gaji PNS. Cara itu pernah dilakukan saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Praktik korupsi-korupsi kecil berhasil dihilangkan.
“Banyak pegawai pemerintah yang gaji atau gaji bulanannya terlalu rendah sehingga tidak bisa bertahan hidup dan hal ini perlu diatasi. Kami mencoba melakukan itu di Jakarta sekarang, pegawai Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan hal yang setara dengan rekan mereka di sektor swasta sehingga korupsi-korupsi kecil yang pasti menimpa masyarakat sehari-hari bisa diatasi,” tuturnya.
Kemudian korupsi karena keserakahan, Anies setuju akan memperkuat KPK. Sedangkan korupsi disebabkan karena sistem, Anies bakal melakukan reformasi sistem peradilan di Indonesia.
Ketiga cara ini mutlak dilakukan agar Indonesia bersih dari praktik korupsi. Harus ada kebijakan politik yang tegas dan siap dilakukan pemimpin Indonesia ke depannya.
“Dan hal ini memerlukan kemauan politik yang jelas dari pimpinan tertinggi yang dibutuhkan masyarakat tidak bisa dimulai dari tempat lain. Dan jika Indonesia ingin memulai perjalanan menjadi negara yang lebih maju, maka tata kelola pemerintahan perlu diperbaiki. Praktik korupsi perlu ditangani secara serius,” tutup Anies. (CNBC-Indonesia)
