Medan – Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony meminta Komsisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pengawasan lebih kepada lembaga legislatif. Sikap ini menyusul, adanya isu wakil rakyat yang menjadikan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk bermain proyek demi meraup keuntungan pribadi.
Hal tersebut disampaikan politisi dari Partai NasDem ini, terkait adanya desas-desus anggota dewan yang bermain proyek di pemerintahan. Ia menegaskan, legislatif adalah lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan.
“Walaupun DPRD ini lembaga pengawasan, bukan berarti tidak bisa diawasi oleh intitusi lain. Aparat penegak hukum (APH) sangat bisa mengawasi lembaga ini,” tegas politisi yang karib disapa RA ini, Rabu (16/9/2026) pagi.
Ia bahkan sangat senang jika KPK memberi perhatian dan pengawasan lebih kepada DPRD. Tentunya, hal ini akan memberikan kenyamanan, dan tetap dalam koridor yang semestinya bagi wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya.
“Kita sangat senang, jika lembaga hukum seperti KPK bisa memberikan perhatian pengawasan lebih kepada lembaga DPRD ini, agar kita kerja pun nyaman dan terjaga tetap berada di jalur yang semestinya,” ujarnya.
Terkait persoalan pokir, RA menilai, hal ini sejatinya untuk menyampaikan usulan-usulan masyarakat. Muatannya adalah segala hal yang menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur dan hal lainnya.
“Ya kita DPRD ini, berjuang bersuara agar jalan yang di minta masyarakat di perbaiki oleh Pemerintah. Sampai di situ tugas kita. Urusan siapa yang mengerjakan, itu jelas bukan urusan kita,” tegasnya.
Dalam hal pokir ini, anggota dewan tentunya tidak boleh mengerjakan proyek. Fungsinya hanya mengusulkan terkiat program yang menjadi usulan masyarakat.
“Urusan siapa yang mengerjakan, itu kewenangan pemerintah dan pihak ke tiga. Jadi kita harap, jangan ada lah DPR yang masi main-main menjadikan pokir sebagai alat kepentingan pribadi. Pokir itu harus berdasarkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Ahmad)
