Binjai,
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar kegiatan Diskusi Kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah strategis dalam rangka transformasi dan reorientasi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, Senin (09/02/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi XIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang mendorong pembahasan isu-isu strategis pemasyarakatan sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Adapun fokus pembahasan meliputi pengelolaan penyesuaian status hukum tahanan, narapidana, dan klien, evaluasi serta administrasi perubahan pidana mati dan pidana seumur hidup, pelaksanaan pidana non-kustodial seperti pidana kerja sosial dan pengawasan, penguatan peran pemasyarakatan dalam keadilan restoratif, optimalisasi tata kelola rumah tahanan negara, hingga penyesuaian jabatan pembimbing kemasyarakatan.
.
Hasil diskusi dari masing-masing kelompok selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi bahan pembahasan pada FGD tingkat nasional sebagai dasar perumusan kebijakan strategis pemasyarakatan ke depan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi transformasi pemasyarakatan tahun 2026 yang menekankan penguatan fondasi sistem pemasyarakatan yang profesional, modern, dan humanis, melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta tata kelola kelembagaan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan sinergi antarwilayah, sehingga pelaksanaan tugas pemasyarakatan semakin adaptif, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dan warga binaan.(AVID/rel)
#kemenimipas
#guardandguide
#ditjenpas
#pemasyarakatan
#lapasbinjai
#PemasyarakatanPastiBerdampak
#Humasbergerakbersama
