Dinilai Gagal Tangani Banjir Bandang, GPA Aceh Desak Presiden Copot Kepala BNPB

- Penulis

Sabtu, 13 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH — Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Aceh menilai penanganan banjir bandang di Aceh belum menyentuh akar persoalan. Organisasi kepemudaan ini mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tidak sekadar melakukan penanganan simbolik, melainkan menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Ketua GPA Aceh, Dr. Hifjir, menyatakan bahwa pemasangan tenda dan penanganan darurat memang penting, namun tidak boleh dilakukan secara seremonial atau terkesan hanya untuk kepentingan pencitraan, terutama menjelang kunjungan pejabat negara.

“Kami tidak menolak bantuan BNPB, tetapi jangan asal-asalan. Banjir bandang di Aceh bukan persoalan baru. Ini masalah struktural yang membutuhkan kajian serius, mitigasi jangka panjang, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” kata Hifjir, Sabtu (13/12/2025).

Menurutnya, banjir bandang yang terus berulang menjadi indikator lemahnya pengelolaan lingkungan, daerah aliran sungai (DAS), serta minimnya upaya pencegahan sejak dini. Karena itu, BNPB bersama pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan adanya langkah konkret pascabencana.

GPA Aceh juga mendesak transparansi BNPB terkait tujuan dan urgensi pemasangan tenda-tenda pengungsian, serta memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga terdampak, bukan sekadar formalitas.

“Rakyat Aceh butuh solusi, bukan tontonan. Jangan sampai bencana dijadikan panggung sementara penderitaan masyarakat terus berulang,” ujarnya.

Sebagai penutup, GPA Aceh meminta pemerintah pusat melalui BNPB segera menyusun langkah komprehensif penanganan banjir bandang di Aceh, mulai dari rehabilitasi lingkungan, penataan sungai, hingga perlindungan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

“Kami meminta pemerintah pusat melalui BNPB segera menyusun langkah komprehensif penanganan banjir. Dan kami juga meminta Presiden untuk mencopot Kepala BNPB jika tidak mampu menangani pascabanjir bandang yang sudah berjalan hampir satu bulan,” tegas Hifjir. (Red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Miris!!! Kepala KPH Wilayah I Stabat Apresiasi Oknum Polisi Perambah Hutan Lindung
Garap Hutan Lindung, Oknum Kapolsek di Langkat ‘Buang Badan’
Oknum Kapolsek Perambah Hutan Lindung di Langkat ‘Terima Upeti’ Pembebasan Lahan
Oknum Kapolsek Rambah Hutan Lindung, Kapolres Langkat ‘Stecu’
Salut!!! Oknum Kapolsek di Langkat Sulap Hutan Lindung Jadi Kebun Sawit
Gerbang Dirubuhkan, Ribuan Massa Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Langkat
Gagal Beraksi, 4 Gemot Tak Berkutik Diamankan Warga Stabat
Geram!!! Ribuan Massa KOMBAT Sumut Bakar Majalah Tempo

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 19:24 WIB

Garap Hutan Lindung, Oknum Kapolsek di Langkat ‘Buang Badan’

Kamis, 23 April 2026 - 18:09 WIB

Oknum Kapolsek Perambah Hutan Lindung di Langkat ‘Terima Upeti’ Pembebasan Lahan

Kamis, 23 April 2026 - 09:34 WIB

Oknum Kapolsek Rambah Hutan Lindung, Kapolres Langkat ‘Stecu’

Rabu, 22 April 2026 - 17:44 WIB

Salut!!! Oknum Kapolsek di Langkat Sulap Hutan Lindung Jadi Kebun Sawit

Senin, 20 April 2026 - 15:23 WIB

Gerbang Dirubuhkan, Ribuan Massa Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Langkat

Berita Terbaru

Moses Presly Halomoan Sitorus didampingi penasihat hukumnya.

Peristiwa

Divonis Bebas, Moses Sitorus: Terima Kasih Majelis Hakim

Selasa, 28 Apr 2026 - 17:44 WIB

error: