Dinilai Gagal Tangani Banjir Bandang, GPA Aceh Desak Presiden Copot Kepala BNPB

Sabtu, 13 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH — Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Aceh menilai penanganan banjir bandang di Aceh belum menyentuh akar persoalan. Organisasi kepemudaan ini mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tidak sekadar melakukan penanganan simbolik, melainkan menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Ketua GPA Aceh, Dr. Hifjir, menyatakan bahwa pemasangan tenda dan penanganan darurat memang penting, namun tidak boleh dilakukan secara seremonial atau terkesan hanya untuk kepentingan pencitraan, terutama menjelang kunjungan pejabat negara.

“Kami tidak menolak bantuan BNPB, tetapi jangan asal-asalan. Banjir bandang di Aceh bukan persoalan baru. Ini masalah struktural yang membutuhkan kajian serius, mitigasi jangka panjang, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” kata Hifjir, Sabtu (13/12/2025).

Menurutnya, banjir bandang yang terus berulang menjadi indikator lemahnya pengelolaan lingkungan, daerah aliran sungai (DAS), serta minimnya upaya pencegahan sejak dini. Karena itu, BNPB bersama pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan adanya langkah konkret pascabencana.

GPA Aceh juga mendesak transparansi BNPB terkait tujuan dan urgensi pemasangan tenda-tenda pengungsian, serta memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga terdampak, bukan sekadar formalitas.

“Rakyat Aceh butuh solusi, bukan tontonan. Jangan sampai bencana dijadikan panggung sementara penderitaan masyarakat terus berulang,” ujarnya.

Sebagai penutup, GPA Aceh meminta pemerintah pusat melalui BNPB segera menyusun langkah komprehensif penanganan banjir bandang di Aceh, mulai dari rehabilitasi lingkungan, penataan sungai, hingga perlindungan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

“Kami meminta pemerintah pusat melalui BNPB segera menyusun langkah komprehensif penanganan banjir. Dan kami juga meminta Presiden untuk mencopot Kepala BNPB jika tidak mampu menangani pascabanjir bandang yang sudah berjalan hampir satu bulan,” tegas Hifjir. (Red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Miris!!! Gaji Puluhan Relawan SPPG Pantai Gemi 5 Hari Tak Dibayar
Direktur RSU Tanjung Selamat Bungkam Soal Hak PKWT
Perkebunan Sawit di Kawasan Konservasi, BKSDA: Itu Ilegal
Heboh!!! Siswa SMP Muhammadiyah Stabat Temukan Salak Berulat di Menu MBG
Gawat!!! Ratusan Hektar Kawasan SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut Disulap Jadi Kebun Sawit
Ketua Fraksi PDIP: Yang Salah Gubernur, Kita Ajak Menyikapi Secara Dewasa
Parah!!! RSU Tanjung Selamat Nunggak Bayar BPJS Ketenagakerjaan Pekerja
NasDem : Hentikan Sikap Arogansi Gubernur Sumut

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 19:36

Miris!!! Gaji Puluhan Relawan SPPG Pantai Gemi 5 Hari Tak Dibayar

Jumat, 31 Juli 2026 - 22:19

Direktur RSU Tanjung Selamat Bungkam Soal Hak PKWT

Jumat, 31 Juli 2026 - 14:36

Heboh!!! Siswa SMP Muhammadiyah Stabat Temukan Salak Berulat di Menu MBG

Kamis, 30 Juli 2026 - 19:51

Gawat!!! Ratusan Hektar Kawasan SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut Disulap Jadi Kebun Sawit

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:04

Ketua Fraksi PDIP: Yang Salah Gubernur, Kita Ajak Menyikapi Secara Dewasa

Berita Terbaru

RSU Tanjung Selamat di Kecamatan Padang Tualang, Langkat yang merupakan salah satu unit rumah sakit di bawah naungan PT Tembakau Deli Medica (TDM).

Headline

Direktur RSU Tanjung Selamat Bungkam Soal Hak PKWT

Jumat, 31 Jul 2026 - 22:19