Dinilai Gagal Tangani Banjir Bandang, GPA Aceh Desak Presiden Copot Kepala BNPB

- Penulis

Sabtu, 13 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH — Gerakan Pemuda Al Washliyah (GPA) Aceh menilai penanganan banjir bandang di Aceh belum menyentuh akar persoalan. Organisasi kepemudaan ini mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tidak sekadar melakukan penanganan simbolik, melainkan menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Ketua GPA Aceh, Dr. Hifjir, menyatakan bahwa pemasangan tenda dan penanganan darurat memang penting, namun tidak boleh dilakukan secara seremonial atau terkesan hanya untuk kepentingan pencitraan, terutama menjelang kunjungan pejabat negara.

“Kami tidak menolak bantuan BNPB, tetapi jangan asal-asalan. Banjir bandang di Aceh bukan persoalan baru. Ini masalah struktural yang membutuhkan kajian serius, mitigasi jangka panjang, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” kata Hifjir, Sabtu (13/12/2025).

Menurutnya, banjir bandang yang terus berulang menjadi indikator lemahnya pengelolaan lingkungan, daerah aliran sungai (DAS), serta minimnya upaya pencegahan sejak dini. Karena itu, BNPB bersama pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan adanya langkah konkret pascabencana.

GPA Aceh juga mendesak transparansi BNPB terkait tujuan dan urgensi pemasangan tenda-tenda pengungsian, serta memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga terdampak, bukan sekadar formalitas.

“Rakyat Aceh butuh solusi, bukan tontonan. Jangan sampai bencana dijadikan panggung sementara penderitaan masyarakat terus berulang,” ujarnya.

Sebagai penutup, GPA Aceh meminta pemerintah pusat melalui BNPB segera menyusun langkah komprehensif penanganan banjir bandang di Aceh, mulai dari rehabilitasi lingkungan, penataan sungai, hingga perlindungan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana.

“Kami meminta pemerintah pusat melalui BNPB segera menyusun langkah komprehensif penanganan banjir. Dan kami juga meminta Presiden untuk mencopot Kepala BNPB jika tidak mampu menangani pascabanjir bandang yang sudah berjalan hampir satu bulan,” tegas Hifjir. (Red)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Salut!!! Aset PTPN 1 Regional 1 di Stabat Diduga ‘Disulap’ Mafia Tanah
Terkait Limbah PKS, SATMA Milenial AMPI Langkat Desak Kienerja Kadis LH Dievaluasi
PLN Gerak Cepat Pulihkan 12 Tower Transmisi Listrik Roboh Akibat Cuaca Buruk
Tangkap Penendang Ibu Hamil, Ricky Anthony Apresiasi Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Medan
Usai Dicopot Presiden Prabowo, Dadan Hindayana Kenakan ‘Rompi Pink’ Kejagung
Ancam Warga dengan Kelewang dan Dimassa, Laporan Maling Sawit Diterima Polres Langkat
Judi Tembak Ikan Eksis di Secanggang, Masyarakat Desak Polisi Bertindak
Usai Hutan Lindung Dikembalikan Oknum Kapolsek, KPH Wilayah I Stabat Bungkam

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 19:58 WIB

Salut!!! Aset PTPN 1 Regional 1 di Stabat Diduga ‘Disulap’ Mafia Tanah

Jumat, 5 Juni 2026 - 11:49 WIB

PLN Gerak Cepat Pulihkan 12 Tower Transmisi Listrik Roboh Akibat Cuaca Buruk

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:00 WIB

Tangkap Penendang Ibu Hamil, Ricky Anthony Apresiasi Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Medan

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:28 WIB

Usai Dicopot Presiden Prabowo, Dadan Hindayana Kenakan ‘Rompi Pink’ Kejagung

Jumat, 29 Mei 2026 - 14:11 WIB

Ancam Warga dengan Kelewang dan Dimassa, Laporan Maling Sawit Diterima Polres Langkat

Berita Terbaru

error: