Langkat – Belasan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Transparansi Sumatera Utara (GARANSI Sumut) berorasi di Kejari Langkat, Jum’at (9/5/2025) siang. Mereka menuntut, agar Direktur CV Y diperiksa terkait pengerjaan proyek hotmix di Sendayan dan Secanggang.
Dalam aksi ini, GARANSI Sumut membawa poster bertuliskan beberapa tuntutan. Diantaranya, meminta Kadis PUTR berinisial KA agar dicopot dari jabatannya. Selain itu, poster bertuliskan ‘Tangkap dan Periksa Direktur CV Yasha Serta Diminta untuk Mengembalikan Kerugian Negara’ juga mereka bentangkan.
Tak berselang lama melakuan orasi, Kasubsi I Intelijen Kejari Langkat Aryanvi Kantha Diprama pun menemui pendemo. Prama mengaku tidak mengetahui objek dari tuntutan mereka, karena pihak Kejari Langkat tidak ada menerima surat pemberitahuan aksi.
GARANSI Sumut saat menggelar aksi demo di Kejari Langkat terkait dugaan proyek Dinas PUTR yang bermasalah.
Begitupun, Prama menyarankan kepada para pendemo menyiapkan Novum atau fakta-fakta baru. “Siapkan Novum. Jika ada bukti-bukti atau fakta baru, maka akan kami tindaklanjuti,” kata Prama kepada para pendemo.
Tak Mengusai Materi
Ironisnya, massa yang menyampaikan orasi di sana terkesan tak menguasai materi dari tuntutannya. Mereka tak bisa merincikan berapa pagu proyek yang mereka tuding bermasalah tersebut.
Selain itu, mereka juga tidak bisa menyebutkan estimasi dugaan kerugian negara. Bahkan, letak proyek yang mereka duga bermasalah tersebut pun tidak diketahui secara pasti.
GARANSI Sumut saat menggelar aksi demo di Kejari Langkat terkait dugaan proyek Dinas PUTR yang bermasalah.
Muhammad Nur Adlin saat diwawancarai mengatakan, mereka melakukan aksi tersebut karena sudah jadi sorotan publik. “Kita melihat bagaimana hari ini proyek yang di Sendayan itu banyak menjadi sorotan publik,” keta kordinator aksi tersebut.
Selain itu, mereka juga meminta aga Dinas PUTR Langkat memperbaiki jalan Sendayan dan Secanggang. Selain itu, kontraktornya diminta untuk bertanggungjawab terkait proyek tersebut. Serta jika ada unsur tindak pidana, mereka meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memprosesnya. (Ahmad)
