Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Juta, Pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Langkat Jadi Temuan BPK

- Penulis

Senin, 9 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat.

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat.

Stabat – Pekerjaan jasa konsultansi inventarisasi potensi wialyah pesisir di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat TA 2025 jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil telaah auditor, ditemukan kelebihan pembayaran. Temuan ini pun meyebabkan potensi kerugian keuangan negara senilai Rp263.100.600.

Dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (LHP DTT) BPK itu, auditor menemukan sedikitnya 4 permasalahan. Diantaranya, perancanaan dan persiapan pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan.

Dimana, dokumen kerangka acuan kerja (KAK) dan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak saling berseuaian. Selain itu, proses pengadaan langsung jasa konsultansi ini juga tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, besereta perubahannya.

Selain itu, pelaksanaan pekerjaannya juga tidak sesuai dengan surat perintah kerja (SPK). Dimana, pekerjaan inventarisasi potensi wilayah Kecamatan Gebang, Secanggang dan Tanjug pura ini, hanya dikerjakan oleh satu orang personel dari PT AU berinisial MDS yang tidak tercantum dalam kontrak.

Atas pergantian personel tesebut, tidak ada permintaan atau permohonan pergantian personel yang diajukan oleh PT AU kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). Bahkan, latar belakang pendidikan MDS tidak relevan dengan KAK ataupun tema pekerjaan.

Parahnya lagi, hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan. Sehingga, proyek terebut tidak bisa digunakan sesuai kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat.

Atas persoalan tersebut, terdapat kelebihan pembayaran kepada PT AU sebesar Rp263.100.600. Masing-masing paket untuk Kecamatan Gebang, Tanjung Pura dan Secanggan senulai Rp87.562.00, Rp87.680.600 dan Rp87.857.000.

BPK Kemudian memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memproses kelebihan pembayaran jasa konsultansi pada PT AU. Selanjutnya, menyetorkannya ke kas daerah sebesar Rp263.100.600.

Terkait hal ini, mantan Kadis Kelautan dan Periakanan Kabupatan Langkat T Auzai belum memberi tanggapan. Begitu juga pajabat baru di dinas tersebut, D Suriono SPd belum merespon konfirmasi dari awak media. (Ahmad)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Gawat!!! Oknum Karyawan PTPN I Regional I Diduga ‘Sulap’ Lahan HGU Jadi Milik Pribadi
Didatangi Sekelompok Massa, KTN Bina Mangrove Desak Aparat Bertindak
Eks Kadisdik Langkat Disebut Terima ‘Pelicin’ Proyek Ratusan Juta Rupiah
Enam Tahun Jadi Mitra BKSDA, Kinerja KTH di Kawasan SM KGLTL Dipertanyakan
Resahkan Masyarakat, Kapolres Langkat Didesak Berangus Barak Narkoba di Wampu
Tercebur ke Sungai Batang Serangan, Tiga Penumpang Mobil Avanza Tewas
Parah!!! Vendor Alat Berat Mengaku Diperas Kasat Reskrim Polres Langkat Rp100 Juta
Soal Video Viral Setoran Sabu ke Oknum Polisi, Kapolres Langkat : Itu Video Lama

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 11:49 WIB

Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Juta, Pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Langkat Jadi Temuan BPK

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:00 WIB

Didatangi Sekelompok Massa, KTN Bina Mangrove Desak Aparat Bertindak

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:34 WIB

Eks Kadisdik Langkat Disebut Terima ‘Pelicin’ Proyek Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 29 September 2026 - 17:47 WIB

Enam Tahun Jadi Mitra BKSDA, Kinerja KTH di Kawasan SM KGLTL Dipertanyakan

Senin, 28 September 2026 - 11:16 WIB

Resahkan Masyarakat, Kapolres Langkat Didesak Berangus Barak Narkoba di Wampu

TERKINI