Menu

Mode Gelap
Diberitakan Soal Dugaan Pungli, Oknum Kabid Disdik Langkat Berang Oknum Kabid Disdik Langkat Diduga Pungli Rp10 Juta untuk Jabatan Kasek SMP Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony Bantu Janda Korban Kebakaran Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony Bantu Korban Kebakaran di Stabat Pencairan Dana BOS 2025, Plt Kadisdik Langkat Terbitkan Surat Penugasan Kasek Keliru Input Data LHKPN H Ajai Ismail, Staf Tenaga Ahli DPRD Langkat Minta Maaf

Berita

Pemuda Washliyah Apresiasi DPR Tolak Polri Di Bawah Kemendagri

badge-check


 Pemuda Washliyah Apresiasi DPR Tolak Polri Di Bawah Kemendagri Perbesar

JAKARTA – Usulan PDIP melalui anggota DPR RI Deddy Sitorus agar Polri di tempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam negeri di tolak oleh mayoritas fraksi di Komisi Hukum. 7 dari 8 fraksi di DPR menolak artinya hanya PDIP yang seperti di ungkap wakil ketua komisi III Habiburokhman

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA) Aminullah Siagian mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas sikap DPR yang menolak usulan fraksi PDIP, hal ini sesuai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat yang yang mayoritas menolak usulan ini.

” Ya kami apresiasi sikap mayoritas fraksi di DPR ini, memang ini juga sesuai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sipil bahwa agenda Reformasi kelembagaan Polri harus tetap berlanjut melalui Reformasi kultur dan budaya internal Polri sesuai ruh Gerakan reformasi”, ujar Amin sapaan akrabnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024)

Menurut Amin, keberadaan Polri yang kuat dengan status saat ini langsung di bawah Presiden harus tetap di pertahankan, jika ada problem di tingkat anggota Polri yang ada persoalan atau ada isu partai coklat yang di hembuskan PDIP maka perbaikan nya lebih pada substantif nya atau perbaikan internal bukan pada struktur kelembagaannya serta pengawasan yang ketat baik di internal Polri, Kompolnas serta masyarakat sipil lainnya.

” Emangnya Deddy Sitorus & Hasto Kristanto tak butuh polisi sebagai lembaga penegak hukum dan pengayom masyarakat apa?”, tegas Amin.

Selain itu Amin menilai, keputusan DPR ini menunjukkan keberanian parlemen untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar demokrasi di tengah dinamika politik yang terjadi.

“Keputusan untuk tetap mempertahankan Polri sebagai lembaga independen menjadi sinyal penting bahwa DPR RI berkomitmen menjaga tatanan demokrasi dan profesionalisme institusi penegak hukum di Indonesia”, pungkas Amin.

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

PPK Disdik Langkat Bantah ‘Main Mata’ dengan Rekanan

28 Januari 2025 - 20:32 WIB

The East Coast of North Sumatra is Threatened by Trawling and Sea Sand Mining, NGOs Build Consolidation

22 Januari 2025 - 18:36 WIB

Pimpinan DPRD Sumut Ricky Anthony Bantu Korban Kebakaran di Bahorok

16 Januari 2025 - 16:34 WIB

Ratusan Warga dari Tiga Desa di Langkat Tuntut Perbaikan Jalan

15 Januari 2025 - 19:51 WIB

HUT GPA ke-84, Kapolri Ajak Seluruh Kader GPA Ikut Sukseskan Program Asta Cita Pemerintah

11 Januari 2025 - 22:57 WIB

Trending di Berita
error: