Korban TPPO Panti Rehab TRP Tolak Restitusi Rp2,6 Miliar

- Penulis

Selasa, 14 Mei 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin usai menjalani sidang di PN Stabat, Selasa (14/5/2024) terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin usai menjalani sidang di PN Stabat, Selasa (14/5/2024) terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Stabat – Belasan korban dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan terdakwa Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP) menolak pembayaran ganti rugi (Restitusi). Alasannya, para korban dalam perkara tersebut, merasakan manfaat selama dibina di panti rehab dekat kediaman TRP.

Hal ini disampaikan Anggun Rizal, Penasihat Hukum TRP usai penundaan pembacaan tuntutan JPU dalam persidangan di PN Stabat, Selasa (14/5/2024) sore. “Dari beberapa orang yang menerima restitusi berdasarkan dakwaan, hampir keseluruhan telah mencabut surat pernyataannya. Total restitusinya sekira Rp2,6 Miliar,” tegas Anggun.

Artinya, kata Anggun, mereka tidak meminta restitusi dalam perkara tersebut. Bukti surat pernyataan itu, nantinya akan dilampirkan dalam nota pembelaan (Pledoi) terhadap TRP di persidangan mendatang.

Pastinya, para korban yang mencabut pernyataannya itu merasa mendapatkan manfaat selama menjalani pembinaan di panti dekat rumah TRP. Mereka juga sembuh secara total dari ketergatungannya dari mengonsumsi narkotika.

Selain itu, selama menjalai pembinaan, para penghuni panti itu tak dipungut biaya sama sekali. Bahkan, mereka memiliki keterampilan saat keluar dari tempat tersebut.

“Yang dulunya tidak bisa nyupir, sekarang dah mahir. Pendapat mereka, kerangkeng itu tidak seseram seperti dalam pemberitaan sebelumnya. Mereka merasa nyaman, senang, bahkan mendapat keterampilan. Makanya mereka mencabut restitusi tersebut,” tutur Anggun.

Sebelumnya, untuk ketiga kalinya, sidang perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tersangka Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP) kembali ditunda, Selasa (14/5/2024). Alasannya, jaksa penuntut umum (JPU) belum menyelesaikan nota tuntutannya.

Menanggapi hal itu, majelis hakim yang diketuai Andriyansyah SH MH memberi terguran keras kepada JPU. “Sidang kita tunda hingga 21 Mei mendatang. Jika nanti JPU belum juga menyelesaikan tuntutannya, kami akan mengirim surat ke Kejaksaan Agung,” tegas Andriansyah sembari menutup persidangan.

Sidang yang digelar di ruang Prof Dr Kusumah Admadja itu, dihadiri kerabat dan anak serta Tiorita Br Surbakti yang merupakan istri TRP. Ratusan kader Pemuda Pancasila juga memadati areal PN Stabat hingga ke ruang sidang, untuk memberikan dukungan moril kepada TRP.

Usai persidangan, Tiorita menyampaikan harapannya agar proses hukum terhadap suaminya berjalan dengan baik dan seadil-adilnya. “Semoga sidang ini bisa segera diselesaikan. Karena, kami keluarga sangat menantikan kepulangan bapak Terbit Rencanaperanginangin,” tutur Bacalaon Bupati Langkat ini.

Kemudian, Tiorita mengharapkan agar jaksa bijaksana dalam membuat tuntutannya. Karena, sepanjang dalam persidangan tidak pernah nama TRP disebut-sebut keterlibatannya. Tiorita juga sangat berharap agar keadailan dapat ditegakkan dengan sabaik-baiknya.

Anggun Rizal, Penasihat Hukum TRP menerangkan, sudah tiga kali sidang tuntutan terhadap kliennya itu ditunda. “Kalau kami fikir, alasannya tidak jelas, karena belum siap. Kami menganggap, jaksa tidak siap membuat tuntutan berdasarkan dakwaan yang mereka buat sendiri,” kata Anggun.

Timnya berharap dan memohon kepada majelis hakim, agar ada ketegasan ketika minggu depan JPU belum juga menyiapkan tuntutannya. Bahkan hakim menegaskan, akan menyurati Kejakaksaan Agung jika JPU belum menyelesaikan tuntutannya pada persidangan mendatang.

Diketahui, perbuatan terdakwa Terbit Rencana Peranginangin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adapun barang bukti dalam perkara ini yaitu, tanah dan bangunan sel/kereng/kerangkeng yang dipergunakan untuk mengurung/menampung para korban/anak kerangkeng berikut dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. (Ahmad)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Sidang PNBP KSOP Belawan Memanas! PH Kuliti Auditor, JPU Akui Hampir Semua Sudah Dibayar
Dipastikan Kepung Istana & Demo Kedubes Jepang, Abdul Bais: FSPGI Keluarkan 4 Ultimatum untuk Epson, Ancam Boikot Produk di Indonesia‎‎
FSPGI Ultimatum Epson, Ancam Demo hingga Boikot Produk. Abdul Bais: Kapolri Harus Turun Tangan, Copot Kapolda Metro Jaya
Sarapan Bareng dan Dengar Curhat Ojol, Kapolda Sumut: Polri Bersama Masyarakat
Dugaan Union Busting dan Masalah PKWT PT Epson, SPGI Kembali Desak Kemenaker Bertindak
62 Atlet DSILS Terima Apresiasi, Daffa Raih MVP di Kejuaraan MIS Open 2026
Hadiri Wisuda UMSU, Kapolda Sumut: Mari Jaga Semangat Nasionalisme
Jelang Demo 29 Oktober, SPGI Desak Menaker Tuntaskan Kasus Ketenagakerjaan PT Epson

258 Komentar

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 13:14 WIB

Sidang PNBP KSOP Belawan Memanas! PH Kuliti Auditor, JPU Akui Hampir Semua Sudah Dibayar

Selasa, 3 November 2026 - 23:59 WIB

Dipastikan Kepung Istana & Demo Kedubes Jepang, Abdul Bais: FSPGI Keluarkan 4 Ultimatum untuk Epson, Ancam Boikot Produk di Indonesia‎‎

Selasa, 3 November 2026 - 16:47 WIB

FSPGI Ultimatum Epson, Ancam Demo hingga Boikot Produk. Abdul Bais: Kapolri Harus Turun Tangan, Copot Kapolda Metro Jaya

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:41 WIB

Dugaan Union Busting dan Masalah PKWT PT Epson, SPGI Kembali Desak Kemenaker Bertindak

Rabu, 28 Oktober 2026 - 23:10 WIB

62 Atlet DSILS Terima Apresiasi, Daffa Raih MVP di Kejuaraan MIS Open 2026

TERKINI