MEDAN – Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Rahudman Harahap, melontarkan kritik keras terhadap langkah Wali Kota Medan Rico Waas yang pergi ke luar negeri tanpa koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara.
Menurut Rahudman, tindakan tersebut mencerminkan buruknya etika pemerintahan dan lemahnya penghormatan terhadap sistem koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
“Ini bukan sekadar soal boleh atau tidak pergi ke luar negeri. Ini soal etika pemerintahan. Kota Medan itu bagian dari Sumatera Utara. Tidak bisa wali kota bertindak seolah-olah tidak perlu koordinasi dengan gubernur,” kata Rahudman kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).
Keberangkatan Rico Waas menjadi sorotan karena dilakukan di tengah agenda penting kenegaraan yang turut dihadiri Presiden RI.
Dalam agenda tersebut, Rico tidak terlihat hadir.
Rahudman menilai alasan berobat ke luar negeri tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan komunikasi pemerintahan.
Terlebih, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Menteri Dalam Negeri terkait izin keberangkatan tersebut.
Diketahui, Rico disebut langsung meminta izin ke Mendagri tanpa melalui koordinasi dengan Gubernur Sumut. Namun sampai saat ini, Kemendagri belum memberikan penjelasan terbuka apakah izin itu benar-benar ada atau tidak.
“Kalau semua kepala daerah merasa bisa lompat koordinasi seenaknya, lalu untuk apa ada struktur pemerintahan? Ini preseden buruk,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Medan itu juga menyinggung kondisi Kota Medan yang dinilainya masih jauh dari kata beres.
Menurut dia, seorang kepala daerah seharusnya lebih fokus membenahi persoalan mendasar di daerah dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri yang memicu polemik.
“Rakyat masih menghadapi jalan rusak, banjir, sampah dan pelayanan publik yang belum maksimal. Urus dulu kota ini dengan serius sebelum sibuk ke luar negeri,” katanya.
Rahudman meminta Rico Waas segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat agar polemik tidak terus melebar. Ia juga menilai seorang wali kota tidak boleh menjalankan pemerintahan dengan pendekatan personal dan mengabaikan tata kelola birokrasi.
“Jangan jadikan jabatan wali kota seperti panggung pribadi. Medan ini bukan milik satu orang, tapi milik jutaan warga yang harus dilayani dengan benar,” tegasnya.
Ia mengingatkan kepala daerah harus mampu bekerja dalam sistem pemerintahan yang sehat dan menjunjung koordinasi antarlembaga. Menurutnya, jika komunikasi pemerintahan saja tidak berjalan baik, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan kepemimpinan di Kota Medan.
“Kalau memang ada kekeliruan prosedur, sampaikan secara jujur ke publik. Jangan malah terkesan menghindar atau merasa paling benar sendiri,” pungkasnya. (Red)
