Memasuki minggu ke-2 bulan November 2023, Sumatera Utara dilanda bencana banjir. Beberapa Desa di Kabupaten Samosir, pada tanggal 13 November 2023 dilanda banjir bandang. Desa Siparmahan, Sihotang, Dolok Raja, Sampur Toba, dan Turpuk Limbong terkena dampak, mengakibatkan pengungsian warga ke Gereja Katolik Pintu Batu dan Pelabuhan Pintu Batu Desa Rianite. BNPB melaporkan lima rumah rusak berat, empat jembatan hancur, serta kerusakan fasilitas pendidikan, kesehatan, gereja, dan lahan pertanian. Ada 620 jiwa yang mengungsi, dengan satu korban hilang.
Selain itu, Banjir bandang di Desa Marbun Toruan, Marbun Tonga Dolok, dan desa lainnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Banjir ini mengakibatkan terendamnya rumah dan lahan pertanian setinggi 50-70 cm. Namun, mengapa Banjir tersebut bisa terjadi?
WALHI Sumatera Utara menelusuri penyebab banjir tersebut adalah karena berkurangnya hutan di wilayah hulu Desa-desa terdampak tersebut. Melalui analisis peta tutupan hutan dan analisis peta alur Sungai, hulu dari Desa-desa terdampak banjir tersebut merupakan kawasan Bentang Alam Tele.
Diketahui, Bentang Tele memiliki fungsi ekologis yang sangat penting untuk kawasan danau Toba. Bentang ini adalah kawasan hutan terakhir yang masih mungkin untuk diselamatkan, untuk memastikan keberlanjutan stabilisasi iklim dan kontrol debit air Danau toba, danau vulkanik terluas di dunia. Bentang tele ini sedang menghadapi ancaman, baik legal via konsesi tebang milik PT. Toba Pulp Lestari seluas 68.000 hektar, maupun illegal, oleh perusahaan – perusahaan kayu di sekitar kawasan itu.
Bentang hutan Tele juga punya fungsi penting untuk memastikan keselamatan puluhan desa di pinggiran danau Toba. Desa-desa dilembah Samosir menggantungkan hidupnya dari kelestarian hutan ini, karena menjadi sumber air untuk pengairi persawahan, dan kebutuhan air bersih. Disamping itu, kerusakan Tele berpotensi menimbulkan longsor disepanjang tebing dimana warga desa tinggal. Namun mirisnya laju kehilangan tutupan pohon di kawasan Bentang Alam Tele meningkat dalam 10 tahun terakhir dan 92,5 % berasal dari wilayah Konsesi PT. Toba Pulp Lestari.
WALHI Sumatera Utara mendesak agar Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan banjir secara holistik yaitu dengan mengembalikan fungsi hutan di kawasan Bentang Tele. Jika ada Perusahaan beroperasi di areal tersebut, Pemerintah harus mencabut izinnya dan mengembalikan fungsinya sebagai upaya mitigasi bencana banjir di masa depan. (ril)
