Kakanwil Ditjenpas Sumut Selalu Ingatkan Seluruh Ka UPT PAS Rutin Koordinasi dengan Aparat Hukum dan Forkopimda

MEDAN – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Drs. Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si., menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas dan keamanan lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan di seluruh wilayah Sumut.

Dalam berbagai kesempatan, ia selalu mengingatkan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Ka UPT PAS) agar secara konsisten menjalin koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di masing-masing wilayah kerja.

Yudi Suseno menilai bahwa sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan adalah fondasi utama dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan kondusif di lingkungan pemasyarakatan.

Ia menekankan bahwa tantangan dan dinamika di lapangan tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh unsur penegak hukum dan pemerintahan daerah.

Menurutnya, langkah-langkah pencegahan dan penanganan gangguan keamanan tidak akan efektif tanpa kerja sama yang kuat dan terstruktur dengan TNI, Polri, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah.

Arahan ini juga sejalan dengan semangat akselerasi reformasi pemasyarakatan yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., yang terus mendorong percepatan transformasi layanan pemasyarakatan agar lebih adaptif, transparan, dan terintegrasi dengan sistem hukum nasional.

Dalam konteks ini, koordinasi lintas sektor menjadi instrumen penting guna memastikan semua langkah reformasi berjalan selaras dengan visi nasional dan kebutuhan daerah.

Selain itu, pesan Yudi Suseno ini juga merupakan implementasi nyata dari 21 perintah strategis Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen Pol. Drs. Mashudi, S.I.K., S.H., M.Hum., yang menitikberatkan pada penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan deteksi dini, serta respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian, kolaborasi aktif dengan Forkopimda dan aparat hukum bukan hanya bersifat administratif, melainkan bagian tak terpisahkan dari strategi besar pembenahan sistem pemasyarakatan secara menyeluruh.

Keseriusan Yudi Suseno dalam mendorong komunikasi lintas sektor ini mencerminkan kepemimpinan yang proaktif dan responsif terhadap dinamika sosial dan keamanan yang berkembang.

Ia percaya bahwa dengan soliditas dan koordinasi yang kuat, lembaga pemasyarakatan di Sumatera Utara tidak hanya mampu menjaga kondusifitas internal, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas keamanan daerah secara umum.(AVID)