Stabat – Inspektorat Kabupaten Langkat tengah mengaudit pengadaan seragam SMP TA 2023, sejak November 2024 kemarin. Pengadaan itu, menelan anggaran Rp1 Miliar yang bersumber dari APBD Langkat untuk mengcover 3.333 paket seragam sekolah.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Langkat Drs Hermansyah MIP. Dimana, kegiatan itu merupakan Audit Kinerja yang meruapkan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
“Terkait hal itu, konfirmasi langsung ke auditornya ya. Karena yang bersangkutan yang lebih tau tentang detailnya,” kata Hermansyah, via pesan tertulisnya, Jum’at (10/1/2025) sore.
Sementara, Supriadi yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kerja (PPTK) Dinas Pendidikan (Disdik) Langkat menerangkan, bahwa seragam tersebut sudah tersalurkan. Namun, tinggal berita acara serah terima (BAST) yang saat itu belum terkumpul.
Audit Kinerja
“Alhamdulillah penyalurannya sudah terlaksana dengan baik. Sekarang BAST sudah terkumpul seluruhnya dan tinggal penyerahan ke Inspektorat. Ini merupakan Audit Kinerja yang dilaksanakan Insptektorat ke seluruh instansi pemerintah,” tutur Supriadi yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik Langkat.
Supriadi menerangkan, dalam 3.333 paket seragam sekolah SMP itu, terdiri dari sepasang pakaian sekolah, dasi, topi kaus kaki dan perlengkapan lainnya. Nilainya sekira Rp300.000 untuk setiap paketnya.
“Jadi, kegitan audit itu bukan sebagai temuan. Tapi merupakan Audit Kinerja yang dilaksanakan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),” terangnya.
Terkait penyaluran seragam tersebut, Kabid SMP Disdik Langkat Gembira MPd terkesan ‘buang badan’. Dari informasi yang diperoleh, saat itu Gembira ada menyerahkan langsung paket seragam tersebut ke beberapa sekolah.
“Tolong ditanya ke PPTKnya Supriadi ya bg. Karena yang melaksanakan itu Supriadi. Bendahara barang pak Misno,” kata Gembira via pesan WhatsAppnya.
Capaian Kinerja
Untuk diketahui, Audit Kinerja (AK) adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dimana, hal ini terdiri atas Audit Aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas (3E). Tujuannya untuk memberikan penilaian atas capaian prestasi/kinerja Instansi Pemerintah tersebut.
Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Yakni memberikan kewenangan kepada APIP untuk melaksanakan AK, terutama pada penguatan dan Area of Improvement menuju kapabilitas APIP level 3 (integrated).
Pada kondisi ini, diharapkan APIP mampu merencanakan dan melaksanakan AK dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat. Sehingga, dilakukan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Ahmad)
