Dugaan Fee Proyek 21 Persen, Bupati Tapsel Didesak Evaluasi Kinerja Dinkes

- Penulis

Jumat, 18 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Tapanuli Bagian Selatan saat menyuarakan sikap kritis di halaman perkantoran Bupati Tapsel.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Tapanuli Bagian Selatan saat menyuarakan sikap kritis di halaman perkantoran Bupati Tapsel.

Tapanuli Selatan – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Tapanuli Bagian Selatan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu untuk Mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan, adanya dugaan praktik penyimpangan anggaran dalam pengelolaan proyek daerah.

hala itu disampaikan Aliansi Mahasiswa & Pemuda Peduli Rakyat Tapanuli Bagian Selatan saat menyuarakan sikap kritis di halaman perkantoran Bupati Tapsel, Jumat (18/09), terkait indikasi transaksi tidak sah bernilai sekitar 21 persen dari total anggaran kegiatan di tubuh Dinas Kesehatan setempat.

“Kami berharap Bupati menindak lanjuti apa yang sudah kami sampaikan, agar kedepannya tidak mencoreng nama baik pemerintah Kabupaten Tapsel, serta ada dugaan adanya keterlibatan beliau dalam menerima Fee”, ungkap Abdul, Jumat (18/09) selaku kordinasi aksi.

Persoalan ini sudah memicu perhatian publik karena besaran pemotongan anggaran tersebut disinyalir berpotensi mereduksi kualitas pembangunan fisik serta layanan kesehatan bagi masyarakat luas.

Potensi pelemahan mutunya pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026 menjadi perhatian mendasar yang dinilai berisiko merugikan kepentingan umum. Atas kondisi tersebut, aparat penegak hukum diharapkan hadir secara proaktif untuk mengurai dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga bermotif pengayaan diri maupun kelompok tertentu.

Tidak hanya itu, Koordinasi aksi mendesak pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan segera melakukan tindakan konkret berupa pemanggilan serta pemeriksaan intensif terhadap pimpinan dinas terkait, khususnya pejabat Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Kesehatan.

Selain itu, pimpinan daerah di tingkat kabupaten diminta mengambil langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh serta pembenahan struktur birokrasi guna memastikan jalannya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas”, terangnya. (Indra)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bersama Masyarakat, Polsek Kuala Laksanakan Program Green Policing
Aliansi Mahasiswa Langkat Perubahan Soroti 86 Hari Kerja Kapolres Langkat
Didatangi Sekelompok Massa, KTN Bina Mangrove Desak Aparat Bertindak
Ricky Anthony: Harap DPRD Jangan Ganggu PSMS
Diduga Indisipliner, PPPK Paruh Waktu Damkar Langkat ‘Getol’ Main Proyek
Terkait Transparansi Proyek, Belasan Massa Geruduk Disdik dan Kantor Bupati Langkat
Pimpin PMS Langkat, Edi Bahagia Sinuraya Bertekad Hidupkan Adat dan Budaya Karo
Agenda Berubah, PKB dan NasDem Walk Out Saat Uji Kelayakan dan Kepatuhan Calon Anggot KPID Sumut

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:45 WIB

Bersama Masyarakat, Polsek Kuala Laksanakan Program Green Policing

Jumat, 9 Oktober 2026 - 20:13 WIB

Aliansi Mahasiswa Langkat Perubahan Soroti 86 Hari Kerja Kapolres Langkat

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:00 WIB

Didatangi Sekelompok Massa, KTN Bina Mangrove Desak Aparat Bertindak

Senin, 5 Oktober 2026 - 11:02 WIB

Ricky Anthony: Harap DPRD Jangan Ganggu PSMS

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 14:38 WIB

Diduga Indisipliner, PPPK Paruh Waktu Damkar Langkat ‘Getol’ Main Proyek

TERKINI