KAMAK Siap Siap Lanjutkan Aksi, Desak KPK Periksa Bobby dan Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Raksasa di Sumut

JAKARTA

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), tengah bersiap siap untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Aksi yang digerakkan Jumat (18/07/2025) oleh LSM AMDHI Sumatera Utara dan Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) ini, sebagai aksi lanjutan untuk mendesak atas mandeknya pengusutan sejumlah kasus dugaan korupsi yang menyeret nama-nama besar, termasuk Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.

Melalui surat pemberitahuan bernomor 032/KAMAK-SU/V1/2025 yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya, KAMAK menyebutkan bahwa aksi damai tersebut akan diikuti sekitar 100 peserta.

Mereka menuntut KPK segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Bobby Nasution dalam berbagai proyek bernilai fantastis yang bersumber dari APBD Sumut dan Kota Medan.

Dalam tuntutannya, KAMAK mendesak agar KPK segera memeriksa dan menetapkan Bobby Nasution sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek infrastruktur jalan senilai Rp231,8 miliar.

Proyek tersebut melibatkan Topan Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut, yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Tak hanya itu, massa juga meminta KPK mengusut ketidakpatuhan keuangan selama Bobby menjabat Wali Kota Medan periode 2021–2024.

Sejumlah proyek yang dipertanyakan antara lain pembangunan Gedung Kejari Medan senilai Rp2,4 miliar yang baru dibangun namun telah ambruk, pengadaan lampu jalan senilai Rp25,7 miliar yang gagal berfungsi, proyek pembangunan tiga gapura, serta proyek drainase yang diduga fiktif atau tidak sesuai spesifikasi teknis.

KAMAK juga meminta Presiden RI turun tangan dengan menegur Bobby Nasution yang saat ini menjabat Gubernur Sumut, serta meninjau ulang seluruh proyek strategis Pemko Medan yang diduga penuh manipulasi anggaran dan merugikan negara.

Desakan lain yang dilontarkan yaitu pemanggilan paksa terhadap saksi kunci SN dalam kasus suap Blok M yang dua kali mangkir dari pemeriksaan, serta pemeriksaan ulang terhadap Akbar Hilmawan Bukhori terkait kasus suap mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.

KAMAK menyatakan bahwa gerakan ini murni demi penegakan hukum dan menuntut keadilan.

Mereka juga menekankan pentingnya pengawalan dari pihak kepolisian agar aksi damai berjalan tertib.

“Sudah saatnya KPK menunjukkan keberpihakan pada kebenaran. Jangan ada tebang pilih. Kami akan terus bersuara sampai hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Asep Haliar, Koordinator Lapangan KAMAK.

Aksi ini direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Tugu Proklamasi, sebelum bergerak menuju Gedung KPK.

Massa akan membawa spanduk, pengeras suara, dan kendaraan aksi untuk menyuarakan tuntutan mereka.(red)