Langkat – Puluhan massa dari Forum Melayu Bersatu (FMB) geruduk Kantor Bupati Langkat, Kamis (2/10/2025) siang. Mereka menilai, masih banyak kepala dinas di Negeri Bertuah yang belum mengimplementasikan regulasi pemajuan kebudayaan daerah.
Hal ini seperti yang tertuang dalam Maklumat Melayu Langkat Bersatu. Dimana, banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkesan acuh dengan peraturan terkait pemajuan kebudayaan di Langkat.
Seperti regulasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Serta Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Instruksi Bupati Langkat Nomor 430-19/Ins/2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Langkat Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024.
Dicopot dari Jabatannya
Massa yang berorasi, mendesak Bupati Langkat H Syah Affandin segera mencopot Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Langgkat. Karena, pimpinan OPD ini dinilai tidak menunjukkan perbaikan atau kemajuan di sektor kebudayaan dan pariwisata daerah.
Kordinasi aksi Wan Arif mengatakan Kadis Budpar merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Termasuk Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) yang tidak mengakomodir regulasi tersebut.
“Tanpa perencanaan di Bappeda Kabupaten Langkat, program pemajuan kebudayaan sebagaimana tertuang dalam regulasi tidak dapat diusulkan menjadi program dan kegiatan di seluruh instansi terkait. Maka kami minta agar Kadisbudpar dan Kepala Bappeda Langkat dicopot dari jabatannya,” ujar Wan Arif.
Tak berselang lama, Syah Affandin atau yang akrab disapa Ondim menemui massa yang berorasi. Beberapa orang perwakilan demonstran pun diajak berdialog di dalam Kantor Bupati Langkat.
Langkat Bumi Melayu
“Alhamdulillah ada beberapa poin tadi yang sudah kita sepakati untuk ditindaklanjuti. Umpamanya pakaian Melayu yang sudah ditetapkan untuk kawan-kawan pada hari Jum’at itu bisa digunakan dalam bentuk penghormatan bagi masyarakat Melayu,” tutur Ondim.
Selain itu, situs-situs Kesultanan Melayu yang ada di Kabupaten Langkat sangat butuh perhatian. Kedepannya, akan dilakukan evaluasi baik terhadap kinerja dinas terkait.
Ondim berharap, agar masyarakat Melayu untuk ikut mengevaluasi hal tersebut. Sehingga, diharapkan dapat memberi masukan yang positif. Sekaligus bisa memonitor langka-langkat yang sudah ditempuh.
Sementara, Ketua PB Gerbang Malay Dato’ Setiya Samudra Wangsa Adhan Nur mendukung Perbup dan Inbup agar terlaksana dengan baik. Sehingga masyarakat Melayu bisa merasa kalau Langkat adalah Bumi Melayu.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami mendukung penuh Perbub dan Inbub agar segera terlaksanakan. Sehingga kami merasa bahwa Lankat adalah Bumi Melayu,” tuturnya. (Ahmad)
